DARIRIAU.ID - Musyawarah V Sekretariat Bersama Lembaga Adat Rumpun Melayu (LARM) se-Sumatera resmi dibuka Gubernur Riau diwakili Pj Sekdapro Riau M. Job Kurniawan, di Balai Adat LAMR, Pekanbaru. Acara ini menjadi ajang penting bagi penguatan nilai-nilai adat dan budaya Melayu di wilayah Sumatera dan sekitarnya.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau (DPH LAMR), Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, dalam elu-eluannya mengatakan betapa pentingnya peran Melayu dalam peradaban dunia.
“Bicara Melayu, kita juga bicara soal dunia dan akhirat. Melayu berada di berbagai negara dan pada dasarnya adalah Islam. Oleh karena itu, adat Melayu bersendikan syarak, dan syarak bersendikan Kitabullah,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Datuk Seri Taufik juga mengumumkan bahwa Gubernur Riau, Datuk Seri Setia Amanah Abdul Wahid, telah menyatakan kesediaan Riau menjadi sekretariat bersam LARM se-Sumatera. Kesediaan tersebut disampaikan langsung dalam pertemuan sebelumnya dengan pihak LAMR.
“Beliau (Gubri) sudah menyatakan bersedia. Ini adalah langkah penting dalam memperkuat sinergi lembaga adat rumpun Melayu di Sumatera,” tambah Datuk Seri Taufik.
Tokoh-tokoh penting adat dan ulama turut hadir dan disebut secara khusus dalam acara tersebut, di antaranya Pak Oka, pendiri Lembaga Adat Melayu Riau, serta ulama kharismatik Mukhtar Ahmad, yang dikenal aktif memberi bimbingan kepada LAMR.
Delapan dari sepuluh provinsi di Sumatera mengirimkan perwakilannya dalam musyawarah ini. Provinsi Aceh dan Lampung tidak dapat hadir karena ada kegiatan adat di wilayah masing-masing.
Sorotan Agraria dan Perjuangan Masyarakat Adat
Salah satu isu yang mencuat dalam musyawarah ini adalah persoalan agraria di Riau, yang dinilai sebagai salah satu yang paling besar di Indonesia. LAMR menekankan bahwa negara harus hadir dan berpihak dalam penyelesaian konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat.
“Bahasa Melayu menjadi dasar bahasa Indonesia. Kontribusi Melayu terhadap negara ini besar, maka sudah sepatutnya negara juga hadir dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat,” ucap Datuk Seri Taufik.
LAMR juga mendesak pemerintah pusat segera mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak adat di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal LARM, Depati Intan Mangkuto Alam Drs. H. Hatam Tafsir, MM, pada sambutannya menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Ketua Sekretariat Bersama LARM, Datuk Hasan Basri, karena tengah menjalankan tugas sebagai anggota DPR RI di Komisi VIII.
Dalam musyawarah tersebut, Datuk Hatam menyebutkan, sebagai tangungjawab kerja LARM sudah menyampaikan maklumat terkait sejumlah isu penting, seperti masalah agraria di Rempang-Galang dan sikap terhadap kebijakan BPIP terkait pelarangan penggunaan jilbab bagi Paskibraka. LARM menilai hal tersebut perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat dan agama yang hidup di masyarakat.
Pembukaan Resmi dan Arak-Arakan Buku Budaya
Musyawarah V secara resmi dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, M. Job Kurniawan, yang mewakili Gubernur Riau. Sebelum pembukaan, digelar arak-arakan buku terbitan ulang oleh LAMR yang kemudian dibagikan kepada seluruh peserta sebagai simbol pelestarian budaya dan literasi Melayu.
Di akhir sambutannya, seluruh peserta mengucapkan Selamat Milad ke-68 Provinsi Riau, dengan harapan agar Riau semakin "berdelau" (bersinar dan berkembang).
Musyawarah ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan adat dan budaya Melayu yang strategis, tidak hanya untuk Sumatera, tetapi juga untuk Indonesia secara keseluruhan dalam menghadapi tantangan masa depan berbasis nilai adat dan budaya.
Mengawali sambutannya, M. Job mengucapkan permohonan maaf atas ketidakhadiran Gubernur dan Wakil Gubernur Riau karena kesibukan serta bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Provinsi Riau.
M Job menyebutkan bahwa peran penting lembaga adat Melayu sebagai garda terdepan dalam pembangunan berbasis budaya. Dirinya berharap lembaga-lembaga adat mampu menjadi penuntun masyarakat, bukan hanya menjaga warisan, tetapi juga mendorong kemajuan ekonomi dan sosial.
Dalam pandangannya, Melayu bukan hanya milik Riau, tapi merupakan peradaban besar yang tersebar dari Semenanjung Malaysia, Sulawesi Selatan, hingga berbagai belahan dunia.
“Melayu adalah kekuatan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu asal-usulnya dan tidak mudah larut dalam zaman,” tambahnya.
M Job juga menyampaikan harapannya agar Musyawarah V ini menjadi tonggak sejarah dalam memperkuat kerjasama antarprovinsi hingga lintas negara, memperkuat posisi rumpun Melayu dalam menghadapi tantangan global.
“Marilah kita jadikan musyawarah ini sebagai wadah lahirnya gagasan besar untuk masa depan Melayu. Rumpun yang kuat, budaya yang lestari, dan rakyat yang sejahtera,” ucap M. Job.