DARIRIAU.ID - Alumni Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau, membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) terkait persoalan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau yang menyeret Gubernur Riau sekaligus Ketua Umum PP IKA UIN Suska Riau, AW, Senin (3/11/2025).
Hal tersebut berdasarkan pertemuan beberapa orang keluarga besar dan alumni UIN Suska Riau, Rabu (5/11/2025) di sebuah kafe di Pekanbaru. Pertemuan tersebut bertujuan mencari kebenaran hal yang simpang siur sejak awal kejadian hingga ditetapkannya lelaki asal Indragiri Hilir itu sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
"Beberapa kawan tergabung dalam kepengurusan IKA UIN Suska Riau yang bukan bagian dari pemerintahan AW-SF, berinisiatif untuk berkumpul dan melakukan penelusuran atas kejadian-kejadian yang dialami oleh Ketum kami. Hal ini dilakukan karena kami menilai adanya berita yang simpang siur dan tidak konsisten satu sama lainnya. Bukan berarti kami melegalkan tindakan melawan hukum, melainkan sebagai bentuk upaya mencari kebenaran sebelum adanya proses persidangan kedepan," ujar Rinaldi, S.Sos., S.H., yang didapuk sebagai koordinator Tim Pencari Fakta (TPF) - OTT PUPR Riau.
Rinaldi menambahkan selain upaya penelusuran dan pencarian fakta kejadian sebenarnya, TPF juga akan merekomendasikan nama-nama advokad kepada keluarga atau pun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
"Kami juga akan merekomendasikan nama-nama advokad untuk diajukan ke keluarga ataupun ke PKB. Sudah ada beberapa nama yang mengajukan diri untuk mendampingi karena melihat ada beberapa hal yang dikira janggal dari kejadian-kejadian yang berlaku sejak 2 hari lalu," imbuhnya.
Di sisi lain, Mahbuh Hamda, S.Ag., aktivis 98 juga menyampaikan bahwa TPF akan mengusulkan upaya pra peradilan kepada AW agar mendapatkan perlakuan setara di mata hukum. "Hal-hal ini yang sedang kami diskusikan secara bersama-sama. Kami bukannya pro terhadap tindakan melawan hukum. Namun kami mesti memastikan ketua umum kami mendapatkan perlakuan sama di mata hukum," tandasnya
