DARIRIAU.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan mengambil langkah efisiensi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Kebijakan tersebut diambil menyikapi persoalan defisit anggaran. Karena itu efisiensi kegiatan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu dilakukan sebagai tindaklanjut terhadap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau M Taufiq OH mengatakan, Pemprov Riau telah merumuskan kebijakan efisiensi belanja APBD 2025.
Menurutnya, langkah tersebut bukan sekadar pemangkasan anggaran, melainkan strategi untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan di tengah keterbatasan.
"Terkait efisiensi anggaran, sudah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) dan ada Peraturan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Jadi angka-angka efisiensi, contoh yang sudah dilakukan itu perjalanan dinas yang dipotong 50 persen," kata Taufiq.
Lebih lanjut Taufiq mengatakan, ia juga telah melakukan rapat bersama Gubernur Riau terkait besaran-besaran kegiatan yang harus diefisiensi.
"Contoh anggaran makan dan minum, pembayaran gedung, Focus Group Discussion (FGD), Alat Tulis Kantor (ATK) itu sudah ada angka-angkanya dan disosialisasi ke OPD dan sudah ada suratnya. Sehingga OPD mengikuti sesuai angka yang sudah ditentukan yang harus efesiensi," terangnya.
Dalam surat edaran yang diterbitkan, lanjut Taifiq, Pemprov Riau menginstruksikan seluruh OPD untuk menyesuaikan belanja masing-masing.
"Langkah-langkah efisiensi yang diambil meliputi pengurangan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen, pemotongan anggaran seminar dan FGD sebesar 80 persen, serta pengurangan anggaran sewa gedung dan bangunan sebesar 75 persen," paparnya.
Taufiq menyatakan, jika efisiensi ini merupakan langkah krusial untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan terfokus pada program-program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
"Jadi bukan berarti kita hanya sekadar memangkas anggaran, tetapi kita ingin memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," ujarnya.
Taufiq menekankan pentingnya efisiensi ini untuk tidak menghambat jalannya roda pemerintahan. Sebaliknya, efisiensi ini diharapkan dapat mendorong kreativitas dan inovasi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan anggaran yang lebih terukur.
"Kita ingin membangun budaya kerja yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Ini bukan hanya tentang pengurangan angka, tetapi juga tentang perubahan pola pikir dalam pengelolaan keuangan daerah," tutupnya.**
