DARIRIAU.ID - DPRD Riau menyoroti perbedaan angka tunda bayar yang disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rapat Badan Anggaran (Banggar).
Ketua DPRD Riau Kaderismanto menyebut, perbedaan data masing-masing OPD dengan TAPD tersebut tidak lazim dan perlu diselaraskan agar pembahasan APBD Perubahan berjalan transparan dan akurat.
Sejauh ini, ia mendapatkan informasi bahwa tunda bayar sebesar Rp 915 miliar tersebut kemungkinan masih bisa bertambah.
"DPRD perlu mengetahui angka pasti tunda bayar, karena tidak seharusnya OPD dan TAPD memiliki data yang berbeda. Komisi-komisi DPRD Riau memanggil semua OPD terkait untuk mendalami angka tersebut. Setelah itu, kami akan kembali membahasnya di Banggar dengan laporan dari komisi sebelum menetapkan jumlah tunda bayar yang sesungguhnya," ujar Kaderismanto, Jumat (7/3/2025).
Ia menambahkan, TAPD meminta waktu beberapa pekan untuk merapikan data agar tidak ada lagi perbedaan angka. Menurutnya Kade, kejelasan angka tunda bayar sangat penting agar APBD Perubahan dapat disusun dengan jelas dan tidak mengalami perubahan di kemudian hari.
"Kami ingin memastikan semua data tunda bayar sudah benar. Jangan sampai ada yang berbeda-beda atau tidak terhitung, karena targetnya adalah APBD Perubahan yang clean and clear," tegasnya.
Berdasarkan laporan sementara, jumlah tunda bayar Pemprov Riau pada tahun 2024 mencapai Rp915 miliar. Beban ini nantinya akan berpengaruh terhadap APBD Riau tahun 2025, sehingga perlu dipastikan tidak ada kesalahan dalam perhitungannya.**
