DARIRIAU.ID - Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid gerak cepat mengejar sumber anggaran untuk pembangunan di luar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau.
Upaya tersebut dilakukan sebagai wujudkan mempercepat pembangunan infrastruktur di Bumi Lancang Kuning.
Karena itu, Gubri didampingi Asisten II Setdaprov Riau M Job Kurniawan dan Plt Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau menemui Plt Direktur Pendanaan Bilateral Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Siliwanti dan Perwakilan Millenium Challenge Account Indonesia (MCAI) Maurin Sitorus di kantor Bappenas di Kawasan Kuningan Jakarta, Kamis (10/3/2025).
Pertemuan tersebut membahas lanjutan program hibah Compact II dari lembaga pendonor Millenium Challenge Coorporation (MCC) USA kepada pemerintah Indonesia, terutama dalam upaya mensuport program Bappenas dalam melaksanakan model pendanaan pembangunan yang inovatif, adapun total dana yang dihibahkan kepada pemerintah Indonesia dalam program hibah Compact II ini diperkirakan sebesar USD 649 Juta. Sementara pemerintah Indonesia sendiri menyediakan dana kontribusi pemerintah sebesar USD 48,7 Juta.
Sementara itu dalam program pendanaan pembangunan inovatif yang dicanangkan oleh Bappenas menyasar lima provinsi, yaitu Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bali dan Sulawesi Utara.
Provinsi Riau sendiri sudah menyampaikan usulan program dan terkonfirmasi memenuhi tujuan dan krateria investasi sudah diverifikasi dan disetujui oleh pihak MCC sebagai lembaga pendonor.
Program usulan Provinsi Riau yang sudah disetujui diantaranya peningkatan fasilitas pelayanan RoRo Dumai-Rupat. Dimana ada tambahan 3 kapal feri penyeberangan, pembangunan 2 dermaga, terminal dan peningkatan ruas jalan Rupat.
Plt Direktur Pendanaan Bilateral Bappenas, Siliwanti mengaku optimis program Compact II ini akan berjalan lancar, terlebih dari lima provinsi yang melaksanakan program ini, Riau termasuk provinsi terbaik.
"Saya meyakini dan optimis program hibah Compact II ini kembali berjalan tahun ini, Provinsi Riau salah satu provinsi terbaik dalam pelaksanaan program Compact I. Kita berharap pihak MCC kembali meberikan suport tahun ini," ungkap Siliwanti.
Sementara itu, Gubernur Riau berharap program Compact II dari MCC ini dapat membantu pembangunan Riau, serta dukungan pendanaan terhadap UMKM dan rencana pengembangan kawasan strategis di Provinsi Riau.
"Kawasan Rupat termasuk kawasan strategis, karena ada potensi wisata di sana. Kami berterimakasih sudah disetujui dan masuk dalam krateria investasi MCC, namun kami juga berharap ada dukungan terhadap pendanaan bagi sektor UMKM di Riau," harap Gubri.
Selain itu, Gubri juga berharap Bappenas dapat dibantu mendesign pembagunan Riau, dalam rangka mendukung program Presiden yainu Indonesia Emas tahun 2045.
"Setidaknya dapat dukungan dalam menyusun radmap pembangunan Riau hingga tahun 2045, sehingga akan tergambar dan terarah pembangunan nantinya, kira-kira di mana bisa dimasukan dalam program Compact ini," harapnya.
Tak lupa, Gubri mengucapkan terima kasih atas atensi pihak MCC dan Bappenas dalam merealisasikan program Compact II. Karena itu, ia berharap Riau dapat diberikan dukungan penuh untuk pembangunan infrastruktur.
"Riau juga ada bank daerah Pak (Maurin), jika bisa dilibatkan bank kita dalam skema bantuan UMKM kami sangat berterimakasih, apapun kebijakan yang dibutuhkan agar semua program ini berjalan, kami akan siapkan dan selesaikan," tutupnya.
Menanggapi hal itu, perwakilan MCC Indonesia Maurin Sitorus mengatakan program campact II diyakini 90 persen terealisasi tahun ini. Ia juga membenarkan bahwa Provinsi Riau termasuk yang terbaik dalam perencaan dan realisasi program ini.
"Saya meyakini 90 persen tahun ini terealisasi program hibah Compact II, Riau sendiri sudah disetujui untuk peningkantan akses dan pelayanan RoRo Dumai-Rupat. Dan Riau ini salah satu yang terbaik dalam merencanakan dan reaslisasi program ini," ungkap Maurin.
Maurin juga menjelaskan, program hibah Compact terdiri dari 4 kategori, diantaranya program Atlas berbentuk peningkatan kapasitas, pendampingan, bantuan teknis dan study kelayakan dan konstruksi. Lalu program FMDP berbentuk peningkatan kapasitas, bantuan teknis, skema pembiayaan campuran (blanded finance).
Selanjutnya, program MSME berbentuk skema pembiayaan untuk UMKM dan Pengintegrasian data tunggal UMKM. Terakhir program monitoring dan evaluasi berbentuk kegiatan mponev, jasa konsulta, jasa sewa, personel, meeting dan oprasional kantor.
"Kalau yang diminta pak gubernur tadi terkait suport pembiayaan UMKM bisa kita masukan pada program MSME finance, kita ingin mendorong UMKM memiliki Nomor Induk Berusaha, sehingga mereka bisa mengakses pembiayaan ke bank, dana kita nanti dititip ke bank pak gubernur,” jelas Maurin lagi.
"Kalau usulan terkait studi kelayakan roadmap pembangunan Riau nanti bisa dimasukan dalam program altas, di sana ada skema pembiayaan untuk kegiatan itu," papar Maurin.